Sidang PHP Bupati Indragiri Hulu Bahas Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Petahana | VPS and VPN
Web Hosting
Sidang PHP Bupati Indragiri Hulu Bahas Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Petahana

Sidang PHP Bupati Indragiri Hulu Bahas Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Petahana



JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang lanjutan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020) untuk Kabupaten Indragiri Hulu kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 ini digelar pada Senin (1/3/2021) dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta pembuktian.

Di awal persidangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo selaku Pemohon menghadirkan pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Khairul Fahmi sebagai Ahli. Fahmi menyampaikan mengenai penyalahgunaaan kekuasaan oleh petahana sebagaimana dalil Pemohon. Menurutnya, politik hukum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang mengarah kepada pembatasan kekuasaan petahana agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak dsalahgunakan. Beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk mencegah pelanggaran tersebut, yakni dengan mensyaratkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju sebagai calon kembali wajib untuk mengundurkan diri. Fahmi melanjutkan MK membatalkan aturan tersebut karena dianggap sebagai syarat diskriminatif dan tidak mempertimbangkan hak kepala daerah untuk menjabat selama 5 tahun.

“MK sebenarnya telah memberikan panduan agar potensi penyalahgunaan kekuasaan itu tidak ditujukan kepada orang lain tetapi kepada kekuasaan kepala daerah itu sendiri. Dalam arti bahwa, pembatasan hak pilih yang cenderung bersifat diskriminatif itu tidak disetujui oleh MK, tetapi diarahkan bahwa politik hukumnya adalah bagaimana membatasi dan mengawasi kekuasaan kepala daerah agar tidak disalahgunakan,” urai Fahmi di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Wahiduddin Adams.

Fahmi melanjutkan dilandasi semangat tersebut, Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 mengatur larangan bagi calon kepala daerah untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Namun dalam praktiknya, meskipun ada pembatasan tersebut, namun pelanggaran sering terjadi di lapangan.

“Hal ini menunjukan bahwa norma itu belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Karena dalam banyak kasus kepala daerah masih terdapat kepala daerah yang menggunakan wewenang, program kegiatan untuk memberikan keuntungan untuk salah satu paslon atau menguntuknan bagi dirinya sebagai pasangan calon yang terjadi dalam berbagai bentuk seperti mengerahkan aparat pemeritah, menggunakan aparaturnya untuk kampanye, memfasilitasi pemenangan salah satu paslon dengan menggunakan anggaran publik dan program bansos untuk kampanye,” ujar Fahmi.

( Selengkapnya baca di laman mkri.id : )

source

One thought on “Sidang PHP Bupati Indragiri Hulu Bahas Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Petahana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *